Sejarah

  • 17 November 2017

SELAYANG PANDANG KECAMATAN SAKRA TIMUR

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 

 

  1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Sakra Timur

Kabupaten Lombok Timur yang terletak dibagian timur Pulau Lombok merupakan salah satu Kabupaten dengan penduduk terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang wilayahnya terbagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu : Selong, Masbagik, Sikur, Terara, Keruak, Sakra, Sambelia, Pringgabaya, Aikmel, dan Sukamulia. Selanjutnya seiiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman dimana untuk membangun dan mengembangkan sistem kerja kecamatan yang professional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pemekaran Kecamatan.

Adapun pemekaran Kecamatan yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

  1. Pemekaran 8 (delapan) Kecamatan dengan Perda No. 14 Tahun 2000 Tanggall 14 Desember 2000, dimana dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada dimekarkan menjadi 18 (delapan belas) Kecamatan.
  2. Pemekaran 2 (dua) Kecamatan, dengan Perda No. 7 Tahun 2002 Tanggal 29 Juli 2002, sehingga jumlah kecamatan di Lombok Timur menjadi 20 Kecamatan.

Dari kedua Perda tersebut di atas, Kecamatan Sakra Timur terbentuk berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2000. Kecamatan Sakra Timur merupakan pengembangan dari Kecamatan Sakra yang dimekarkan manjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat dan Kecamatan Sakra Timur.

Pemekaran Kecamatan Sakra Timur sebelum dimekarkan secara difinitip sesuai Perda tersebut di atas, terlebih dahulu melalui tahapan Kecamatan Persiapan. Kecamatan Persiapan Sakra Timur terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 81 Tahun 1999 Tanggal 24 April 1999. Secara administratif Kecamatan Sakra Timur membawahi 5 desa yaitu : Desa Lepak, Desa Montong Tangi, Desa Gereneng, Desa Surabaya, dan Desa Gelanggang, dengan Desa Lepak sebagai ibukota Kecamatan.

 

Adapun Camat/Kepala wilayah yang telah menjabat sejak terbentuknya Kecamatan Sakra Timur definitif adalah sebagai berikut :

 

NO

NAMA

NO. SK

TMT JABATAN

1

Moh. Nasir, S. Sos

18/824.3/24/PEG/2002

8 januari 2002

2

H. Tegus Sutrisman, S.Sos.

164/821.2/204/PEG/2004

19 Januari 2004

3

Muhammad Syukri, BA

416/800/665/PEG/2005

09 Desember 2005

4

Muhammad Hairi, SIP. M.Si

2960/821.2/3127/PEG/2008

22 September 2008

5

Drs. Muhammad Takdir

-

2011 s/d 2013

6

H. Muhsan, SP

-

2013 s/d sekarang

 

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang dari masyarakat, desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Timur mulai dimekarkan dan setelah dimekarkan Kecamatan Sakra Timur terbagi menjadi genap 10 desa dan 50 Kekadusan yaitu : 

1). DESA LEPAK

  1. Dusun Lepak
  2. Dusun Gelogor
  3. Dusun Kondak
  4. Dusun Pelepok
  5. Dusun Tuntang
  6. Dusun Bongkem
  7. Dusun Batu Lisung

2). DESA LEPAK TIMUR

  1. Dusun Montong Tembolak
  2. Dusun Lekong
  3. Dusun Montong Mas
  4. Dusun Bagek Empat

3). DESA SURABAYA UTARA

  1. Dusun Batu Nyala
  2. Dusun Peropok
  3. Dusun Jebuk

 

4). DESA SURABAYA

  1. Dusun Gubuk Tengak
  2. Dusun Monjet
  3. Dusun Timuk Peken
  4. Dusun Santong
  5. Dusun Lede

5). DESA GERENENG

  1. Dusun Gereneng
  2. Dusun Jerian
  3. Dusun Lauk eat
  4. Dusun Mertak
  5. Dusun Lingkok Reke
  6. Dusun Apit Toya

6). DESA GERENENG TIMUR

  1. Dusun Gunung Malang
  2. Dusun Montong Gadung
  3. Dusun Timba Berenda
  4. Dusun Batu Tameng

7). DESA MONTONG TANGI

  1. Dusun Tangi Bat
  2. Dusun Tangi Timuk
  3. Dusun Batu Sambak

8). DESA LENTING

  1. Dusun Lenting Daya
  2. Dusun Lenting Lauk
  3. Dusun Lenting Pengoros

9). DESA GELANGGANG

  1. Dusun Gelanggang Barat
  2. Dusun Gelanggang Timuk
  3. Dusun Mandik
  4. Dusun Teniki

10). DESA MENCEH

  1. Dusun Menceh
  2. Dusun Batu Lawang
  3. Dusun Kuang wai
  4. Dusun Selayar

 

 

  1. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Sakra Timur
  1. Keadaan Geografis
  1.  Batas-batas wilayah Kecamatan Sakra Timur adalah sebagai berikut :
  • Sebelah Utara          : Kecamatan Selong
  • Sebelah Selatan        : Kecamatan Sakra Barat
  • Sebelah Barat          : Kecamatan Sakra
  • Sebelah Timur          : Selat Alas
  1. Luas wialayah Kecamaatan Sakra Timur :

Luas wilayah Kecamatan Sakra Timur seluas 37,36 km2 dan terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, dengan rincian per Desa sebagai berikut :

 

3.     Tinggi Kecamatan Sakra Timur dari permukaan laut berkisar antara 90 - 192 meter di atas permukaan laut.

4.     Jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Desa se-Kecamatan Sakra Timur :

 

  1. Penggunaan Tanah

Luas Baku Sawah : 3.199,57 dengan rincian luas masing – masing desa sebagai berikut :

  1. Pola Tanam

       Padi – Tembakau - Palawija

  1. Iklim

       Beriklim Tropis Yaitu :

  • Musim Hujan                : Oktober – Maret
  • Musim Kemarau            : April - September
  1. Curah Hujan

       CH               : 5.500 mm/th

  1. Kependudukan

Sesuai data profil Kecamatan Sakra Timur Tahun 2013 jumlah penduduk Kecamatan Sakra Timur adalah 41.943 orang yang terdiri dari laki-laki  19.034 orang dan perempuan 22.909 orang dengam jumlah KK 19.719 KK dengan rincian sebagai berikut :

Dari jumlah penduduk di atas tercatat jumlah KK miskin sebanyak : 14.530, mata pencaharian penduduk Kecamatan Sakra Timur secara garis besar dapat dirincikan sebagai berikut :

 

  • Sektor Pertanian

  • Sektor Non Pertanian

  • Menurut Keahlian Tertentu

 

  • Sektor Pemerintahan

  Pemerintahan Kecamatan Sakra Timur

  1. Struktur Organisasi Kecamatan Sakra Timur

Seusai dengan Pertauran Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai penjabaran dari peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 di atas, maka telah ditetapkan tentang rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

  1. Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Kecamatan merupakah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  2. Kecamatan dipimpin oleh Camat;
  3. Cmaat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  4. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yang meliputi :
  1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan;
  6. Pemina penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan;
  7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
  1. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana strategis Kecamatan bidang Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan bidang Pemerinthan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait di wilyah Kecamatan;
  3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintah;
  4. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pembinaan pemberdyaan kemasyarakatan;
  6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
  7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa;
  8. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
  9. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

  1. Sekretariat
  1. Sekretariat adalah unsur staf;
  2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada di bawah tanggung jawab kepada Camat;
  3. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan, pengelolaan adiministrasi keuangan dan kepegawaian;
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan penyelenggaraan kepegawaian:
  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;
  2. Penyusunan konsep renana strategis;
  3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Sekretaris;
  4. Pengoordinasian tugas dan program Sekretariat dengan seksi di lingkup Kecamatan;
  5. Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Kecamatan di bidang Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
  6. Penyusunan konsep kebijakan kecamatan untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  7. Penyelengaraan dan pembinaan administrasi program dan pelaporan, keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup Kecamatan;
  8. Penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup dinas;
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara rutin dan berkala;
  10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Kecamatan secara rutin dan berkala;
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  1. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbagian Program dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  1.  Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
    1. a.     Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pelaporan.
    2. a.     Subbagian program dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  2. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
  3. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
  4. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan dengan Subbagian lainnya di lingkup Sekretariat;
  5. Penghimpun, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan konsep rencana strategis Kecamatan;
  6. Penghimpun, pengolahan dan penyiapan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat dan Seksi sebagai bahan penyusunan konsep rencana program kerja dan kegiatan tahunan kecamatan;
  7. Penghimpun dan pengolahan konsep kebijakan tehnis masing-masing Seksi sebagai bahan penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Kecamatan;
  8. Pelaksanaan kompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing unit kerja;
  9. Penyusnan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kecamatan;
  10. Pelaksanaan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Seksi lingkup Kecamatan;
  11. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD);
  12. Pengumpuan, pengolahan dan penyusunan data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan;
  13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
  14. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Program dan Pelaporan secara rutin dan berkala;
  15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
  16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
    1. b.     Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
    2. b.     Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
    3. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
    4. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
    5. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan dengan Subbagian lainnya di lingkup Sekretariat;

 

  1. Penyusunan rencana kegiatan pengolahan administrasi keuangan Kecamatan:
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Subbagian Keuangan;
  3. Penghimpunan dan pengolahan rencana anggaran Sekretariat dan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
  4. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Kecamatan;
  5. Pelaksanaan pengolahan dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga;
  6. Penyusnan laporan keuangan secara rutin dan berkala untuk Kecamatan;
  7. Penyusunan laporan perkiraan capaian target realisasi keuangan Kecamatan;
  8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan secara rutin dan berkala;
  9. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  11. c.     Subbagian Unum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  12. c.     Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencna kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Peniapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Umum dan Kepegawaian dengan Subbagian Lainnya di lingkup Sekretariat;
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  5. Pelaksanaan Kegiatan Umum, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan administrasi perkantoran;
  6. Pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  7. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
  8. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  9. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
  10. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris Kecamatan;
  11. Pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan penyimpanan data dan Kartu Kepegawiaan di lingkunan Kecamatan;
  12. Penyiapan data dan dokumen adiministrasi kepegawaian sebagai bahan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, penjabaran standar kompetens, kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, tehnis dan fungsional, ujian dinas dan peningkatan kesejahteraaan pegawaia;
  13. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, kenaikan pangkat dan promosi jabatan, penilaian kerja dan penjabaran disiplin pegawai;
  14. Pelaksanaan penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan pension, serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berprestasi;
  15. Pelaporan perkembangan dan kondisi aparatur, perlaatandan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, arsip dan perpustakaan Dinas secara rutin dan berkala;
  16. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala;
  17. Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi kegiatan di lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala;
  18. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 

Personalia pada Kantor Camat Sakra Timur berjumlah 19 orang terdiri dari 7 Pejabat Struktural dan 11 orang staf.

Sakra Timur,    Desember 2013

CAMAT SAKRA TIMUR,

 

H. MUHSAN, SP

NIP : 19641231 198603 1 323

 

  1. Seksi Pemerintahan
  1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seoarang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan;
  2. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Pemerintah dnegan Sekretariat dan Seksi lainnya di lingkup Kecamatan;
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan tehnis bidang pemerintahan;
  5. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
  6. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  7. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan di wilayah kerjanya;
  8. Pelaksanaan fasilitas penataan Des/Kelurahan;
  9. Pelaksanaan fasilitas penyusunan peraturan Desa;
  10. Pengoordinasian kegiatan adiministrasi kependudukan;
  11. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi asset pemerintah kabupaten tingkat Kecamatan;
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari tanah asset pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya;
  13. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaanpembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan;
  14. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
  15. Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara di wilayah kerjanya;
  16. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  17. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  18. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Seksi Pemerintahan secara rutin dan berkala;
  19. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan;
  20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  2. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan secretariat dan seksi lainnya di lingkup kecamatan;
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan tehnis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  5. Pembinaan ketentaraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  6. Pengoordinasian pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
  7. Pelaksanaan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
  8. Pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  9. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
  10. Pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
  11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara rutin dan berkala;
  12. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
    1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis bidang pemberdyaan masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Mayarakat;
  2. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Mayarakat;
  3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Mayarakat dnegan Sekretariat dan Seksi lainnya di lingkup Kecamatan:
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan tehnis bidang pemberdayaan masyarakat;
  5. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasanra fisik desa/kelurahan;
  6. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi;
  7. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengembangan usaha ekonomi rumah tangga;
  8. Fasilitasi koordinasi pengembangan swadaya gotong royong masyarakat;
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Seksi Pemberdayaan Mayarakat secara rutin dan berkala;
  10. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Mayarakat;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

  1. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  1. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  2. Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat;
  3. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  2. Penyiapan aparatur , perlatan dan pelengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
  3. Pengordinasian tugas dan   kegiatan seksi kesejahteraan rakyat dengan sekretariat dan seksi lainnya dilingkup kecamatan
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan tehnis bidang kesejahteraan rakyat;
  5. Pelaksaan pembinaan pelayanan serta bantuan soisal, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga serta pembinaan kesejahateraan keluraga;
  6. Pelaksanaan pembinaan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
  7. Fasilitas koordinasi bantuan sosial usaha peningkatan kesejahteraana masuyarakat
  8. Fasilitas koordinasi pemeliharan perasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkup seksi kesejahteraan rakyat secvara rutin dan berkala;
  10. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegitan seksi kesejahteraan rakyat;
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan sesuai dnegan keahlian dan kebutuhan.

  1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dnegan bidang keahilannya;
  2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
  3. Bupati dapat membentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  1. Permasalahan

Kinerja Pemerintah Kecamatan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah bahawannya yaitu pemerintah desa dan situasi soaial kemasyarakatan yang ada di desa, karena itu permasalahn yang diahadapi secara umum termasuk juga yang dihadapi oleh desa secara garis besar sesuai dengan tugas pokok pemerintah kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2000, maka permasalahan yang dihadapi dlam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Sakra Timur antara lain :

  1. Bidang Pemerintahan
  • Jumlah Pegawai yang masih kurang (terbatas)
  • Kemampuan sumber daya aparatur Kecamatan masih minim
  • Kemampuan aparatur pemerintah desa masih terbatas
  • Administrasi pemerintah yang kurang tertib
  • Basis data kurang memadai / lengkap kwalitas maupun kwantitasnya
  • Sarana dan prasarana kerja masih kurang memadai
  • Keterbatasn anggaran yang ada
  • Belum berjalannya system pelaporan pemerintah desa ke kecamatan
  • Masih kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antar instanlasi tingkat kecamatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kwilayahan
  1. Bidang Pembangunan
  • Koordinasi pembangunan yang masih belum optimal
  • Kemampuan perencanaan pembangunan masih terbatas
  • Adiministrasi pembangunan yang masih lemah
  • Alokasi dana pembangunan yang masih terbatas
  • Masih belum optimalnya keikut sertaan masyarakat/partisipasi dalam pembangunan
  • Kondisi infrastruktu kecamatan dan desa yang masih memperihatinkan
  • Semakin melemahnya semangat gotong royong masyarakat
  • Program pembangunan yang masuk ke kecamatan dan desa belum terpadu melalui satu pintu
  1. Bidang Kemasyarakatan
  •  Masih tingginya kerawanan akibat minuman keras
  • Masih tingginya jumlah kemiskinan
  • Potensi pemuda belum optimal dalam mendukung pembangunan
  • Derajat kesehatan masyarakat masih rendah
  • Masih belum optimalnya kinerja basisdes
  • Masih rendahnya usia harapan hidup
  • Masih kurang berperannya ormas yang ada
  • Masih kurangnya perhatian terhadap seni dan budaya lokal
  1. Pemecahan masalah

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan sebagaiaman di atas telah disusun rencana strategis Kecamatan Sakra Timur Tahun 2011 yang mana memuat visi misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan.

Dalam mewujudkan visi dan mis di atas telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

  1. Menghimpun dan menyusun berbagai peraturan tentang pemerintah kecamatan sebagai landasan dalam praktek kepemerintahan yang baik (Good Govermance).
  2. Melaksanakan rapat koordinasi tingkat Kecamatan
  3. Melaksanakan rapat kerja dan tehnis dengan pemerintah desa
  4. Melaksanakan pembinaan pemerintah desa
  5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa
  6. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat
  7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa
  1. Program
  • Menyusun program kerja tahunan pemerintahan kecamatan
  • Menyusun RKA dan DPA sebagai pedoman kegiatan dan pengalokasian anggaran
  • Melaksanakan pembinaan aparatur baik kecamatan maupun Desa
  • Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah
  • Melaksanakan sarana dan prasarana fisik wilayah
  • Melaksanakan pelayanan public yang prima dan akuntable
  • Melaksanakan kegiatan hari-hari besar Nasional dan Hari Besar Islam
  • Menyumbang Data Base Kecamatan
  1. Kegiatan
  • Koordinasi dalam penyusunan program kerja tahunan kecamatan
  • Fasilitas dan pelayanan administrasi kepegawaian
  • Penyusunan kebutuhan pegawai dan kebutuhan tahunan barang
  • Melaksanakan administrasi keuangan kecamatan
  • Melasanakan pelayanan KTP dan KK serta administrasi kependudukan lainnya
  • Fasilitas dan pekbinaan pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Dusun
  • Melaksanakan operasi minuman keras dan pembinaan wialayah
  • Penyiapan laporan kondisi Ipoleksusbudhankam wilayah
  • Memfasilitasi penyelesssaian Musrenmbang Tingkat Desa
  • Melaksanakan Musrenmbang Tingkat Kecamatan dan mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten
  • Melaksanakan pelayanan HO dan IMB
  • Penyusunan data monografi dan profil kecamatan dan desa
  • Melaksanakan kegiatan HUT RI dan Tahun Baru Islam
  • Monitoring dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastrukrut kecamatan
  • Melaksanakan pengadaan barang bantuan sosial kemasyarakatan

 

 

  1. Penutup

Monografi Kecamatan Sakra Timur ini sebagai pedoman atau acuan dalam rangka tertib dan terarahnya kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2013.

Monografi Kecamatan Sakra Timur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi aparatur Kecamatan dan sebagai media informasi bagi pemerintah lainnya tentang kegiatan pemerintah Kecamatan Sakra Timur.

Penyusunan monografi ini masih jauh dari sempurna, karenaynya sumbang saran yang konstrufktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan dimasa mendatang.

Monografi Kecamatan Sakra Timur ini tersusun berkat kerjasama aparatur pemerintah Kecamatan Sakra Timur, karena itu melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaiannya.

 

Sakra Timur,    Desember 2013

CAMAT SAKRA TIMUR,

 

H. MUHSAN, SP

NIP : 19641231 198603 1 323

 

 

 

  • 17 November 2017